PERKEMBANGAN EKOMOMI POLITIK

DI BEBERAPA NEGARA ASEAN

A.    Sistem Ekonomi Politik Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha

. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah:

1.      Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

2.      Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

3.      Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4.      Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

5.      Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen:

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4.      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam upaya menjaga keseimbangan perekonomian indonesia. Negara indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Dimana pemerintah memadukan dua sistem ekonomi sekaligus yaitu sistem ekonomi pasar dan terencana atau terpimpin, namun tidak pernah lepas dari nilai-nilai landasan Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan UUD 1945.

Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan (termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik.  Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman pada pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis. Prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila:

1.      pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum

2.      Pemerintah berdasarkan konstitusi

3.      Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

4.      pemerintahan yang bertanggung jawab

5.      Pemilu langsung dan multipartai

Ekonomi adalah system yang merangkul sistem-sistem lainnya. Buktinya adalah ketika terjadi “tragedy” di salah satu sistem Negara saja, maka sistem perekonomian akan ikut menjadi korban. Baik permasalahan yang muncul dari bidang pendidikan, pertahanan Negara, konflik, bencana alam, sampai pada masalah politik suatu Negara akan berpengaruh pada sistem perekonomian negara tersebut. Sedangkan politik menurut “Indonesia” adalah segala sesuatu dan apapun itu, dapat dikelola dan dibesarkan dengan politik. Politik dapat masuk ke berbagai hal dan sistem, seperti pendidikan, olahraga, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Tidak ada celah yang menutup ruang untuk mencegah masuknya politik pada sebuah system di Indonesia.

Secara teoritis bisa kita simpulkan bahwa Negara yang multidimensi politiknya seperti ini akan berimbas pada tingkat perkembangan perekonomiannya, seperti halnya “ekonomi politik”. Indonesia adalah Negara yang “unik” dengan berbagai macam permasalahan sehingga peran sebagai Negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat sedikit terabaikan.

kesimpulan dari sistem ekonomi politik Indonesia adalah mekanisme politik yang begitu kompleks tidak serta merta berdampak baik bagi perkembangan ekonomi negara ini. Bahkan mungkin sebaliknya, pihak-pihak yang membantu dan berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia akan ikut serta membantu para (oknum) di dalam “perjuangan” politiknya. Tidak lagi politik yang berkontribusi pada ekonomi, tetapi ekonomi yang memiliki kontribusi nyata di dalam perpolitikan bangsa Indonesia saat ini yang dijasikan sebagai basis pertahanan Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan politik “konyol” mereka terhadap kehidupan ekonomi bangsa.

B.     Perkembangan demokrasi di Malaysia

Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlemen di bawah Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agung sebagai Ketua Negara. Perlembagaan negara telah dirubah dengan mengadakan syarat-syarat untuk pengamanan sistem ini. Salah satu syarat sistem Demokrasi Berparlemen adalah pembagian kuasa kepada tiga bagian di dalam pemerintahan, yaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif.

Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Sebagai sebuah negara Raja yang memiliki lembaga, maka diperlukan perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agung seperti Raja-raja melayu di sembilan provinsi dan majelis Raja-raja tetapi Baginda tetap diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing.

Kedudukan Parlemen Malaysia terdiri daripada tiga komponen yaitu :

1.        Yang Di-Pertuan Agong

2.        Dewan Negara

3.        Dewan Rakyat

Setelah perkembangan politik yang di alami Malaysia akhirnya pada pemilihan umum tahun ini banyak kemajuan demokrasi yang telah di tunjukkan Malaysia kepada dunia. Salah satu aspek penyelenggaraan pemilihan umum. Malaysia, ternyata sudah memiliki sistem yang baku, sehingga pemilihan umum dapat dianggap sebagai rutinitas penyelenggaraan negara. Tidak perlu UU baru dan tidak ada masalah dengan peserta Pemilu. Meskipun mendadak, Pemilu bisa diselenggarakan. Barisan Nasional sebagai koalisi yang memerintah Malaysia sejak merdeka pada 1957 akhirnya akan mengalami kesulitan karena akan berhadapan dengan kelompok oposan di parlemen. Artinya terbuka keran lebar bagi kelompok oposan untuk masuk dalam jabatan politik dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perkembangan ini sangat membagakan Malaysia karena didalam sistem demokrasi yang di jalankan Malaysia tidak mempengaruhi perekonomiannya. Melainkan Malaysia dapat menikmati kemajuan ekonomi di atas rata-rata Negara lain.

Malaysia juga berada di jajaran terdepan dalam proses industrialisasi. Selain itu, sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan ekonomi jumlah kelas menengah Malaysia meningkat tajam. Meski dapat mewujudkan kesejahteraan, sistem politik yang ada saat ini dianggap tidak populer.

Politik Malaysia

Negara Malaysia ini merupakan sebuah negara monarki konstitusional. Malaysia diketuai oleh seorang raja yang biasa dikenal dengan nama Yang di-Pertuan Agung yang dipilih oleh dan dari 9 sultan negara bagian-negara bagian Malaysia yang dipimpin sultan untuk menjabat selama lima tahun secara bergilir. Sistem ini berdasarkan Westminster karena Malaysia merupakan bekas tanah jajahan Britania Raya. Kekuasaan pemerintahan lebih banyak dipegang oleh cabang eksekutif dibandingkan yudikatif. Pemilu biasa diadakan setiap 5 tahun sekali.

Kekuasaan eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan Konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat, yang menurut pendapat Yang di-Pertuan Agung, mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. 

Parlemen terbagi atas Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 70 orang senator (panggilan yang diberikan kepada anggota Dewan Negara).

Menteri, termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Rakyat mempunyai 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu konstituen. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan. Kekuasaan yudikatif dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan. 

Kebijakan Ekonomi Malaysia

Setelah kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kontroversi Kebijakan Ekonomi Baru dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Dari kebijakan ekonomi baru Malaysia menjaga keseimbangan politik-etnis yang lunak, dan mengembangkan peraturan yang unik menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan aturan politik yang menguntungkan bumiputera (sebuah grup yang terdiri dari etnis Melayu dan kaum pribumi) dan warganegara Malaysia yang menganut agama Islam.

Antara 1980-an hingga awal 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir bin Mohammad, perdana menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi produksi dan industri dalam bidang komputer dan barang elektronika rumahan . 

Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan sederhana, berubah dari sebuah negara penghasil bahan mentah seperti getah, bijih timah dan sebagainya. Pada tahun 1971, menjadi negara multisektor melalui Kebijakan Ekonomi Baru. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.  

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah

C.    Perekonomian Brunei Darussalam

Ekonomi negara kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawanan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahawa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan menjejaskan perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan kemahiran tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja, sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama.

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan. Namun dalam waktu dekat usaha tersebut mengalami kebuntuan karena masalah internal kerajaan yang menurut sumber sumber media internasional dihabiskan untuk kepentingan pemborosan istana ketika dipegang oleh Pangeran Jeffry. Keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian Brunei di masa yang akan datang

Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Di Brunei Darussalam

Pemerintah brunei Darussalam adalah bersifat sebagai Kerajaan adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.

Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi

Sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”.

a.       Sifat Dasar Konstitusi Brunei Darussalam

Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih brunei protektorat Inggris, Konstitusi Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei.

Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat.

Hukum yang dirumuskan oleh brunei Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris karena status negara sebagai protektorat Inggris.

1.      LEGISLATIF BRUNEI DARUSSALAM

Pada tahun 1959 ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majlis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Segera setelah itu pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat, yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei.

Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih.

Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi

2.      EKSEKUTIF BRUNEI DARUSSALAM

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau malay Islam Monarki.

Unsur atau sila ketiga daripada dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang raja secara absolut. Dalam konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

a.       Raja sebagai payung Allah di muka bumi

b.      Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam

c.       Raja sebagai kepala negara

d.      Raja adalah kepala pemerintahan

e.       Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat

f.       Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Ketiga unsur atau sila dalam MIB tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Belumlah dapat dikatakan nasionalisme seseorang rakyat Brunei dinilai baik kalau tidak mengakui salah satu daripadanya seperti hanya mengakui Melayu dan Islam tapi tidak mengakui Beraja. Dalam sistem Beraja terdapat 3 unsur yaitu: raja, pemerintahan dan rakyat.

3.      YUDIKATIF BRUNEI DARUSSALAM

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman.

Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

D.    Sistem Ekonomi Politik Singapura 

Ekonomi Singapura ialah sebuah ekonomi pasaran bebas yang amat maju dan berjaya, Singapura bolehlah dikatakan bergantung kepada sebuah konsep perdagangan entreport yang lanjut, dengan pembelian bahan-bahan mentah untuk dihalusinya bagi tujuan mengeksport kembali, umpamanya industri pembikinan wafer dan penapisan minyak. Singapura juga mempunyai sebuah pelabuhan yang strategik yang memberikannya kelebihan untuk bersaing, berbanding dengan jiran-jirannya yang menjalankan kegiatan-kegiatan entreport. Pelabuhan Singapura ialah pelabuhan yang tersibuk di dunia, mengatasi juga Hong Kong dan Shanghai. Selain daripada infrastruktur pelabuhannya yang unggul, Singapura juga mempunyai tenaga buruh yang mahir, hasil daripada kejayaan dasar pendidikannya untuk mengeluarkan pekerja-pekerja yang mahir. Infrastruktur pelabuhannya yang unggul memberinya laluan yang lebih mudah ke pasaran kedua-dua import dan eksport, manakala kemahiran tenaga buruh diperlukan untuk menghalusi barang-barang import supaya menjadi barang-barang eksport.

Perdagangan Singapura pada tahun 2000 berjumlah S$373 bilion, suatu kenaikan sebanyak 21% daripada tahun 1999. Walaupun saiznya yang kecil, Singapura ialah rakan perdagangan kesepuluh terbesar Amerika Syarikat. Pada tahun 2000, import Singapura berjumlah S$135 bilion, dengan eksportnya S$138 bilion. Malaysia ialah sumber import Singapura yang terutama, serta pasaran eksportnya yang terbesar. Malaysia menerap 18% daripada eksport Singapura, dengan Amerika Syarikat tidak jauh di belakang. Pada tahun 2000, eksport semula ke negara-negara yang lain merupakan 43% daripada jumlah jualan Singapura.

Ekspor-ekspor utama dari Singapura merupakan keluaran petroleum, makanan dan minuman, bahan kimia, tekstil dan pakaian, komponen elektronik, alat telekomunikasi, serta pelengkapan kenderaan. Import-import utama Singapura ialah kapal terbang, minyak mentah dan keluaran petroleum, komponen elektronik, penerima serta alat radio dan televisi, kereta, bahan kimia, makanan dan minuman, besi dan keluli.

Singapura terus menarik pelaburan pada skala besar-besaran walaupun persekitaran kos pengendaliannya yang agak tinggi. Amerika Serikat adalah pelabur asingnya yang terutama dan merupakan 40% daripada semua pelaburan baru dalam sektor perkilangan pada tahun 2000. Sehingga tahun 1999, pelaburan Amerika Syarikat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan Singapura mencapai lebih kurang $20 bilion (jumlah aset) pada keseluruhannya. Kebanyakan pelaburan Amerika Serikat adalah dalam industri perkilangan elektronik, penapisan dan setoran minyak, serta bahan kimia. Melebihi 1,500 buah  Amerika Serikat beroperasi di Singapura.

Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepôt. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing.

Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karena Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi Presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Arena politik dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas daripada korupsi dan memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang berideologi 'Demokrasi Sosialis'.

E.     Sistem Ekonomi Politik Thailand

Thailand adalah negara yang sudah terbiasa dengan perubahan pemerintahan. Kudeta pertama di Thailand dilakukan oleh perwira-perwira Thai pada tahun 1932, yang mengakhiri sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Sejak itu percobaan kudeta terjadi sebanyak 17 kali sampai tahun 1991. Pada tahun itu Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan PM Chatchai Choonhavan karena krisis politik sebelumnya telah menyebabkan ketidakstabilan jalannya pemerintahan. Sejak itu militer berusaha menjaga jarak dengan hiruk pikuk sektor politik. Namun kudeta tahun 1991 itu ternyata hanya tercatat sebagai kudeta terakhir pada abad ke-20.

Pada awal tahun 2006 Thailand mengalami keonaran politik cukup ramai. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja PM Thaksin Shinawatra disulut oleh kebijakan penjualan 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual hanya dua hari setelah Pemerintah mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25% menjadi 49%. Pelaksanaan tender itu oleh masyarakat dinilai bernuansa KKN. Sejak itu rakyat Thailand berulang kali mengecam PM Thaksin Shinawatra. Gelombang aksi unjuk rasa besar menyebabkan pengunduran diri PM Thaksin pada bulan April 2005. Namun, tidak lama kemudian Thaksin Shinawatra menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya PM Thaksin Shinawatra, situasi politik di Thailand mengalami ketidakpastian terus menerus. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tersendat hingga kasus korupsi dan narkoba menjadi penyebab masalah pokok ekonomi dan politik di Thailand.

Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambilan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut antara lain meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintah yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat, tuduhan korupsi, dan penyelewengan kekuasaan. Militer kemudian menetapkan keadaan darurat perang, membekukan konstitusi 1997, membubarkan parlemen dan Mahkamah Agung. Kudeta ini mengagetkan banyak pengamat politik asing.

Pada tahun 2013 Thailand mengalami krisis yang membuat Perdana Menteri, Yingluck Shinawat membubarkan parlemen untuk upaya membuka jalan sebuah pilihan raya. Pengumuman pembubaran parlemen menyusul rapat umum mega demonstran anti-pemerintah untuk menguasai rumah pemerintah. Anggota parlemen oposisi juga mengundurkan diri massal pada minggu sebagai cerminan protes karena menolak terlibat dengan politik di bawah Yingluck. Tidak dapat dipastikan jika perkembangan terbaru itu memuaskan hati demonstran anti-pemerintah karena mereka ingin Yingluck mundur. Krisis politik yang terjadi menyebabkan pembubaran parlemen karena tuduhan pemerintahannya dikendalikan abannya, Thaksin Shinawat juga mantan Perdana Menteri Thailand.

Ekonomi Thailand

Ekonom senior Bank Dunia di Bangkok, Kirida Phaophichit mengemukakan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Thailand pada 2014 diproyeksikan sebesar 4 persen di belakang ekspansi ekspor.

Ekspor diperkirakan akan tumbuh sebesar 6 persen dengan total nilai USD238,92 juta dan impor diperkirakan akan meningkat sebesar 5 persen atau USD229,99 juta, dengan surplus perdagangan USD8,93 juta. Namun, Thailand akan mengalami defisit neraca berjalan sekitar USD1.070.000, atau sekitar 0,3 perses dari PDB.

Kirida mengatakan, faktor risiko yang dapat menggagalkan ekspansi ekonomi termasuk tingkat utang rumah tangga yang tinggi dan penundaan investasi pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. "Ketidakpastian politik merupakan faktor negatif utama yang dapat merugikan sektor pariwisata, mengganggu kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang akan mengikis kepercayaan investor,"

Ekonom senior menyarankan dalam jangka panjang pemerintah memberikan pentingnya mendistribusikan belanja di seluruh negeri guna meminimalkan masalah Kesenjangan sosial. "Hal ini dapat dilakukan dengan berfokus pada pengeluaran di daerah dan mengurangi kontrol pada distribusi pendapatan dari instansi pusat, serta memberikan lebih banyak tanggung jawab terhadap unit lokal," ujarnya. Kirida menyebutkan, PDB Thailand hanya tumbuh 3 persen pada 2013 karena perlambatan ekspor, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta serta keterlambatan dalam pengeluaran pemerintah. Namun, sektor pariwisata mencatat ekspansi bersejarah sebesar 20 persen lebih tinggi dari 2012, dan merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

Kisruh politik Thailand juga dicemaskan akan mengancam proses pemulihan ekonomi domestik. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah kemungkinan akan terhambat dan para investor urung menanamkan modal. Dengan masih berlangsungnya demonstrasi yang mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, perekonomian Thailand diprediksi akan dirundung ketidakpastian. Pengalokasian anggaran proyek senilai miliaran dolar seperti pembangunan jalur kereta cepat menjadi terhambat. Sementara itu, kondisi politik yang tidak stabil menciptakan risiko: hal yang tidak diinginkan para investor. Menurut para analis, keadaan tersebut dapat mengganjal pertumbuhan hingga setidaknya triwulan kedua tahun depan. “Banyak [pemulihan ekonomi] yang bersandar pada apakah pemilihan umum akan terlaksana atau siapa yang akan menang [pemilu],” ujar Thanit Sorat, wakil ketua Federasi Industri Thailand (FTI). 

Thailand adalah Negara yang sudah terbiasa dengan perubahan pemerintah atau secara kudeta (kisruh politik) yang dikhawatirkan dapat mengancam perekonomian.

Kesimpulan

Setiap negara mempunyai perkembangan ekonomi politik yang berbeda dan kekompleksitasan sendiri. Negara yang sudah maju dengan ekonomi dan politiknya bergantung pada stakeholders yang mempengaruhi pesatnya suatu negara. Sebenarnya politik yang menggeliat pada ranah sistem kenegaraan juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang membuat maju atau sebaliknya.

Negara Indonesia yang mempunyai aktivitas ekonomi kecil atau besar akan dipengaruhi oleh sistem politik yang mempunyai motif-motif ekonomi. Berbeda dengan negara tetangga atau ASEAN yang mempunyai corak ekonomi dan politik yang terdeferensiasi seperti singapura lebih mendominasi ekonominya daripada politiknya dalam artian tidak begitu menuntut sistem politik tetapi ekonominya yang dimajukan dan dikembangan.